Forum Peningkatan Informasi Ekspor Tahun 2016

Berdasarkan Undang – Undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2014 pada Bab XIII tentang Sistem Informasi Perdagangan (pasal 88) menyatakan bahwa “Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian dan untuk selanjutnya Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan tersebut digunakan untuk kebijakan dan pengendalian Perdagangan.

Sistem Informasi Perdagangan harus mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan dan paling sedikit memuat data dan/atau informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.

Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Bea dan Cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya berkewajiban memberikan data dan informasi yang mutakhir, akurat, dan cepat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Perdagangan nomor 7 tahun 2014, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat melalui Program Pengembangan Ekspor  melaksanakan kegiatan Peningkatan Informasi Ekspor pada Tahun Anggaran 2016 .

Selain itu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini dirasakan berdampak terhadap permintaan data dan informasi yang semakin beragam, akurat, berkesinambungan, dan tepat waktu. Permintaan data dan informasi semacam ini tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga datang dari masyarakat, khususnya para pelaku usaha ekspor dan impor.

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam upaya membangun dan membina jaringan kerja terkait tersedianya data/informasi ekspor – impor Kalimantan Barat .

Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

  1. Tersedianya data ekspor – impor yang up to date (terbaru) ;
  2. Kesepahaman dalam penyediaan informasi publik dalam hal data ekspor dan impor guna mendukung kebijakan pembangunan daerah Kalimantan Barat.

Beberapa kesmpulan yang didapat dari kegiatan ini, adalah :

Kesimpulan

  • Setelah keluarnya Undang Undang tentang Perdagangan, diharapkan dapat segera diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Informasi Perdagangan, hal ini menyangkut ketersediaan data serta hak dan wewenang dalam pengolahan data perdagangan, khususnya tentang perdagangan luar negeri ;
  • Tim bersepakat untuk menggunakan Data BPS Kalimantan Barat sebagai acuan dalam membuat suatu penilaian dan mengambil kebijakan atau memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat terkait Perdagangan Luar Negeri ;
  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memandang perlu peningkatan kinerja SKPD yang terkait Perdagangan Luar Negeri dan berharap adanya peningkatan infrastruktur dalam upaya penyediaan data / informasi ekspor dan impor ;
  • Bea dan Cukai Wilayah Kalimantan Barat, BPS Kalbar serta Bank Indonesia Kalbar sebagai lembaga yang memiliki hak untuk penyediaan dan pengelolaan data ekspor - impor di Indonesia bersedia untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan sebuah MOU tentang penyediaan data ekspor - impor dengan SKPD Pemerintah Prov Kalbar yang terkait Perdagangan Luar Negeri;
  • Peningkatan utilitas 3 PLBN di Kalimantan Barat diharapkan didukung dengan perbaikan kebijakan Perdagangan Luar Negeri di daerah yang memeiliki Perdagangan Lintas Batas agar dapat mengakselerasi pembangunan di daerah Kalimantan Barat pada umumnya ;
  • Industri Kreatif meskipun saat ini belum memberikan sumbangan nilai ekspor yang signifikan, namun harus terus dibina dan dikembangkan karena ini merupakan modal utama suatu negara yang pada saatnya nanti akan mengalami pengurangan ekspor aneka produk yang berbentuk bahan mentah ataupun bahan setengah jadi ;
  • Pusat Layanan Berikat (PLB) sangat cocok diterapkan di Kalimantan Barat dengan posisi daerah yang dilalui ALKI I dan lahan / area yang tersedia yang masih mencukupi serta rencana pendirian Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus di beberapa Kabupaten ;
  • Ketersediaan beberapa komoditi utama Kalimantan Barat, seperti kelapa bulat untuk mendukung Industri Kelapa Terpadu harus dilindungi dengan adanya kebijakan perdagangan yang membatasi ekspor kelapa bulat keluar negeri. Karena jika tidak dibatasi dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan bahan baku kelapa bulat untuk industri.