Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Peran Daerah di Bidang Perdagangan Luar Negeri

Indonesia yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dari ujung Sumatera sampai dengan ujung Papua saat ini sedang dihadapkan dengan permintaan pasar luar negeri yang terus meningkat dan dikhawatirkan akan menyerang balik dikarenakan pangsa pasar Indonesia termasuk yang terbesar di Asia, khususnya di Asia Tenggara. Beberapa kebijakan strategis telah diambil oleh Pemerintah Pusat melalui Program Nawa Cita serta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang menerapkan pembatasan serta pelarangan Ekspor maupun Impor terhadap beberapa produk.

Sementara itu peran daerah ( Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebagai penghasil komoditi yang akan diekspor tentunya sangat diharapkan dalam upaya Peningkatan Nilai Ekspor dan Pengendalian Impor. Salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Peran Daerah di Bidang Perdagangan Luar Negeri Tahun Anggaran 2017.

Kegiatan berbentuk Forum Pertemuan berupa penyampaian paparan oleh beberapa Nara Sumber Pusat dan Daerah. Diharapkan dalam kegiatan ini diperoleh data yang komprehensif  baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan terhadap evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri. Forum diselenggarakan selama 2 (dua) hari bertempat di Ruang Quartz Hotel Golden Tulip – Pontianak , pada hari Selasa-Rabu  tanggal 28-29 November 2017.

Selain melakukan pertemuan juga dilakukan Konsultasi ke Kementerian Perdagangan RI di Jakarta . Hal ini dilakukan untuk memperoleh kepastian terhadap beelangsungnya kegiatan ekspor impor yang taat hukum.

Namun untuk beberapa produk , seperti gaharu buaya dan daun kratom masih memerlukan pembahasan yang lebih lama, karena melibatkan banyak pihak. Hal ini inilah yang sering menimbulkan pertanyaan bagi para pelaku usaha sedangkan mereka membutuhkan kepastian hukum dalam berusaha.

Pemerintah Pusat melalaui Kementerian terkait diharapkan dapat lebih aktif dalam menyikapi perkembangan ekspor komoditi yang ada di daerah sehingga tidak menimbulkan pandangan negative dari negara pembeli yang menilai kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia yang sering berubah ubah.

Di era Teknologi Informasi sekarang ini diharapkan segala hambatan yang menyebabkan kendala dalam peningkatan ekspor, khususnya beberapa komoditi unggulan dari Kalimantan Barat dapat segera dilakukan review ( pengkajian ulang ) sehingga dapat lebih menggairahkan terutama terhadap para pelaku usaha dan para penghasil bahan baku ekspor tersebut.