Disperindag Prov. Kalbar Dukung Penyusunan RPIK Kapuas Hulu

  • 2020-03-13
  • Ajie Tirta
  • Berita Lokal

Pada hari Jumat,  13 Maret 2020 bertempat di aula Bappeda Kab.  Kapuas Hulu telah diselenggarakan Focus Grup Discussion (FGD)  dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kapuas Hulu.

Dinas Perindag Prov.  Kalbar yang diwakili oleh Sekretaris turut hadir beserta kepala OPD dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu, Camat, tokoh masyarakat, LSM,  serta pelaku usaha dalam kegiatan yang dibuka oleh Plt.  Sekda Kab.  Kapuas Hulu ini.

Dalam sambutannya,  Sekretaris Disperindag Prov.  Kalbar, Bulyadi, S. IP,  M. Pd mengatakan bahwa penyusunan RPIK ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.  Untuk itu Pemprov Kalbar melalui Disperindag akan memberikan dukungan dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan RPIK seperti yang dilaksanakan di Putusibau hari ini, karena di Kalbar baru 5 (lima)  kabupaten yakni Kab.  Sanggau,  Kab.  Sambas,  Kab.  Sekadau,  Kab.  Landak,  dan Kab.  Sintang yang telah selesai penyusunan Perda RPIK. 

Ditambahkan olehnya bahwa RPIK merupakan dokumen perencanaan bidang perindustrian yang akan menjadi pedoman dan acuan tidak hanya bagi Pemerintah Kabupaten/Kota itu sendiri, namun juga bagi stakeholder terkait lainnya. RPIK harus selaras dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) maupun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP). 

Dalam penyusunan RPIK ini memang diperlukan kajian untuk menentukan industri unggulan ditingkat kabupaten/kota, walaupun untuk tingkat Provinsi telah ditetapkan 7 (tujuh)  industri unggulan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037.

"Iya, memang dalam penyusunan dokumen RPIK yang akan menjadi pedoman selama 20 Tahun kedepan perlu keseriusan dan pendalaman data-data, serta pengkajian sumber daya industri termasuk sumber daya alam yang berpotensi untuk menjadi bahan baku industri. Selain itu juga perlu diperhatikan keselarasan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) " ujar Sekretaris Disperindag.

Dalam jalannya FGD telah dihimpun masukan-masukan dari berbagai pihak yang menjadi bahan kajian oleh Tim penyusun RPIK, dengan target dalam tahun ini akan rampung menjadi Raperda.